Penunjukan Mendagri Kepada PJ Walikota dan Bupati di Riau Banyak Tidak Setuju Lebih Baik Berdamai Dengan Keadaan

Pekanbaru, - Afrianto. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merasa kasihan dan iba dengan adanya oknum-oknum yang masih tidak terima dengan keputusan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah.

Padahal kata Anton, panggilan akrabnya sehari-hari, kebijakan Mendagri itu tentunya dan sudah pasti mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Baca juga: Ilham Bintang: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

"Jadi apa lagi yang mau diperdebatkan, kita ini masih utuh sebagai NKRI, merah putih, Bhinneka Tunggal Ika,  jangan pula rusak hubungan sosial gara-gara urusan yang sudah ada undang-undang dan aturannya yang berlaku di NKRI ini, legowo saja, yang jelas pemerintah pusat punya berbagai macam pertimbangan dari segala hal ketika membuat keputusannya " tegas Anton.

Lagian kata Anton penunjukan Penjabat Kepala Daerah itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali  Kota.

Baca juga: Tony Rosyid: Awas Upaya Sistemik Menunda Pemilu

"Dalam Permendagri No 1 Tahun 2018 itu, pada Pasal 5 ayat  (2) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur, dan pada ayat (3) Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul Gubernur. 

Artinya pemerintah pusat punya kewenangan untuk menentukan siapa figur yang sesuai dari berbagai hasill pertimbangan " beber Anton.

Baca juga: Lama Menghilang Larshen Yunus Resmi Dilantik di Aula Grand Elite Hotel Pekanbaru, DPD KNPI Provinsi Riau Susun Program Kerja

Untuk itu kata Anton, dia menghimbau agar para pihak dapat menerima siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan di dua daerah di Provinsi Riau ini, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar."Bagi pihak yang sampai saat ini membuat gerakan-gerakan penolakan serta menghembuskan isu hitam ke publik dengan maksud memburuk-burukkan, tim intelijen kami sudah mendapat info valid tersebut, kami menghimbau untuk menghentikannya. 

Ayo gotong royong kita membangun Kampar, kita kawal siapapun yang ditunjuk menjadi Pj Bupati Kampar, jika melenceng kita kritik dan kita awasi ketat " tutup Anton.Untuk diketahui, Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri akan menunjuk dua Penjabat Kepala Daerah di Provinsi Riau masing-masing di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Baca juga: Tony Rosyid: Nasdem Atau PPP Yang Duluan Deklarasi Anies?

Dimana dua kepala daerah di daerah setempat yakni Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan wakilnya Ayat Cahyadi kemudian Catur Sugeng Bupati Kabupaten Kampar 22 Mei ini akan habis jabatannya.(Mulyadi).